Program Pembangunan Desa

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program pembangunan desa pada dasarnya merupakan instrumen untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Desa. Program kerja disusun berdasarkan visi dan misi kepala desa serta indikator pencapaian visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya dengan memperhitungkan gambaran umum kondisi desa, strategi pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa dan arah kebijakan umum yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa Pertanggungjawaban APB desa maka telah ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan desa sebagai berikut :

1.  Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan.

Prioritas peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan difokuskan pada stabilisasi harga bahan pokok, mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin, penyempurnaan dan perluasan cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, peningkatan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar dengan memperhatikan desa-desa tertinggal dan terisolir. Pembangunan dan penyempurnaan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan dan pembangunan perdesaan.

2.  Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Prioritas peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan difokuskan pada akselerasi penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata dan bermutu, peningkatan ketersediaan, kualitas dan kesejahteraan pendidik, peningkatan akses, pemerataan dan relevansi pendidikan menengah dan tinggi yang berkualitas, peningkatan pendidikan diluar sekolah, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, ketersediaan tenaga medis dan paramedis terutama untuk pelayanan kesehatan dasar di desa terpencil dan tertinggal, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, bayi dan anak balita, peningkatan pemanfaatan obat generik esensial, pengawasan obat, makanan dan keamanan pangan serta revitalisasi program keluarga berencana (KB).

3.  Prioritas revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan pembagunan perdesaan.

Difokuskan pada peningkatan produksi pangan, akses rumah tangga terhadap pangan, produktivitas, kualitas produk pertanian, perikanan, dan kehutanan, perluasan kesempatan kerja, diversifikasi ekonomi perdesaan, kualitas pengelolaan hutan dan lingkungan, pengembangan ekonomi perdesaan.

4.  Pencepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan Sumber Daya Alam.

Prioritas percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan sumber daya alam difokuskan pada upaya untuk mempercepat proses pengentasan kemiskinan.

5.  Penanganan Bencana, pengurangan resiko bencana, dan peningkatan pemberantas penyakit menular.

Hali ini difokuskan pada upaya antisipasi terjadinya bencana dan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Untuk pencapaian program tersebut telah ditetapkan 5 (lima) grand startegi sebagai berikut :

  Pembangunan bidang pendidikan

 

  1. Penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
  2. Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat.
  3. Memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan.
  4. Pemberantasan buta aksara.
  5. Peningkatan angka partisipasi sekolah.
  6. Pendidikan Anak Usia Dini

Pembangunan bidang ekonomi rakyat

 

  1. Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa.
  2. Memfasilitasi penyediaan dana yang cukup.
  3. Pemberdayaan kelompok usaha ekonomi pedesaan dan koperasi
  4. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
  5. Simpan Pinjam Perempuan
  6. Lembaga Keuangan Mikro ( LKM )

Pembangunan bidang kesehatan

  1. Memfasilitasi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama keluarga miskin, orang terlantar, dan orang jompo.
  2. Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat desa.
  3. Peningkatan kesehatan keluarga dan kwalitas kesehatan lingkungan.

Pembangunan Bidang Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur menyangkut peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, irigrasi, untuk memperluas aktivitas perekonomian desa

Pembangunan Bidang Pemerintahan Desa

 

  1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa.
  2. Pengembangan sikap aparatur pemerintah desa yang profesional, berakhlak mulia, berbudi pekerti dan memiliki iman serta taqwa yang kuat.
  3. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang cepat, tepat, singkat dan murah.
  4. Peningkatan kinerja pemerintah desa terciptanya good goverment and clean goverment dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan  pembangunan desa dan pembinaan masyarakat.